Pemerintah, Microsoft, open source
Rupanya ada debat seru nih di milis-milis soal rencana pemerintah membeli lisensi produk-produk Microsoft. 35 ribu lisensi Windows dan sekitar 180 ribu MS Office ke berbagai instansi, yang kalau ditotal (kata ini dan itu)… yah sekian ratus milyar rupiah.
Dan kita semua pada ngungun: Kenapa kok nggak pake yang open source aja sih? Selain bikin pinter, apa pemerintah ndak tahu bahwa dengan begitu bisa dihemat sekian juta dollar?!
Sebentar, sebentar. Bikin pinter? Kalau buat bapak-bapak di bagian pengadaan, kayak nggak nyambung ya. Pembelian software, buat instansi seperti itu, sama saja dengan pembelian kebutuhan material lain, dan nggak akan ujug-ujug beli sesuatu karena jatuh cinta pada “The Cathedral and the Bazaar” atau for the sake of… bikin pintar (plis deh)? Mau software, mau kertas A4, pita mesin ketik, tissue toilet, kalender, baju safari, … nggak ada bedanya. Dan prinsip ekonomi tetap berlaku: asal bisa murah, mudah, kualitas sip, dan get things done… ya udah, deal.
But, Watung, Linux is $0!
Yes, the license is free. But is everything else free? Saya punya cerita.
Saya ingat dulu pernah dihadiahi CD Ubuntu oleh seorang sahabat, dan cover-nya lumayan, cool! “Ini bootable-CD, bisa langsung kring, nggak usah nginstall kalau nggak mau. Just take a look.” Maka penasaran saya masukkan ke CD drive di laptop, dan voilaaa… hang! Garuk-garuk sendiri. Parahnya, saya nggak tahu musti apa. So, saya panggil sahabat saya tadi, and he gave me another distro… Fedora. Kali ini jalan, mulus. Saya suka semuanya, kagum dan diam-diam berharap semoga Allah menerima semua amal dan jerih payah yang luar biasa dari para programmer-nya.
Akan tetapi, akan tetapi… ;-)
Beberapa file Excel kantor jadi acak adut (yah bisa dimaklumi, file-file kerjaan memang rumit dan rada perlu presisi, penuh formula sana-sini, grouping, macro, pivots). Itu satu.
Kedua, modem laptop gak jalan, yang kata pakar Linux saya ini — setelah ceklak-ceklok pake bahasa mesin di terminal dan install ini itu — anu, driver-nya nggak support, musti pindah ke Fedora yang lama. Whaattt?!
Kasus ketiga, Wifi nggak bisa di-detect… That’s it!
Dan kini saya nggak beda dengan para Linux lovers lainnya yang masih keep Windows partition di komputernya. Think about my above story. Coba aja nginstall Linux di 100 laptop yang berbeda, dengan sekian ragam konfigurasi hardware… waack, (buat saya) bisa muntah. Lebih jauh lagi, coba bayangkan 100.000 komputer milik pemerintah. Wuihh! Apakah masih berlaku 100.000 PC x $0 = $0? Off course not!
price <> cost of ownership
Ada switching cost di sana, ada biaya bayar konsultan seperti sahabat saya di atas untuk mengatasi kasus-kasus driver ini dan itu, ada biaya untuk mentraining para user, ngajarin mereka yang sebagian besar tipe ‘panikan’ (tipe yang bisa stress setengah mati hanya gara-gara “lho icon kuning di sini kok ndak ada lagi ya?!”), termasuk biaya merestrukturisasi IT dept dan merombak sekian prosesnya…
Bagi pemerintah, ini salah satu problem yang dihadapi. Nggak murah juga. Dan itu lantaran penyakit lama, penyakit kita semua sebenarnya. Pemerintah membiarkan pembajakan terjadi di mana-mana, termasuk di kebunnya sendiri, dan terkaget-kaget sendiri ketika menyadari betapa kita sudah locked-in!
Begitu dahsyatnya network effect… Inilah yang dihadapi oleh software-software open source, bukan semata harga per item $0!
Situasi ini pula yang begitu diidam-idamkan Microsoft. Mereka akan membiarkan Windows dan Office-nya dibajak habis-habisan (basically making the price equal to $0, sehingga bersaing dengan anak-anak GNU), bahkan tidak cuma itu… mereka mendukung itu! Coba pikir, kenapa Microsoft ngotot bikin versi Windows dan Office berbahasa Cina, padahal mereka tahu persis produk mereka akan dibajak habis-habisan di sana (FYI, Cina adalah primadona Asia dan rangking 2 tertinggi di dunia untuk urusan bajak membajak, lebih parah dari Indonesia yang nomor 5)?
Although about 3 million computers get sold every year in China, but people don’t pay for the software. Someday they will, though. As long as they are going to steal it, we want them to steal ours. They’ll get sort of addicted, and then we’ll somehow figure out how to collect sometime in the next decade. - Bill Gates
See? Karena Microsoft mendambakan situasi locked-in seperti yang dialami pemerintah kita sekarang ini! … ketika pemerintah musti menandatangani kesepakatan bilateral Amerika-Indonesia, WTO, AFTA, whatever… saat yang ditunggu-tunggu pun tiba ketika Microsoft mulai petentang-petenteng bak deb-collector, blackmailing every single department in the government, shouting “be legal!” (Download the MoU).
Pemerintah mungkin bisa keluar dari situasi seperti ini (kalau nggak mau semakin kesedot di quick-sand kubangan Microsoft), bikin pilot penerapan open-source di satu atau dua divisi, lalu ke satu atau dua departemen (though it’s going to be tough!), lalu merambah ke sekian departemen lainnya. Yes, that’s not easy. Sangat tidak mudah. Tapi yang penting adalah ini:
Commitment!
Tak lebih, tak kurang.
9 Comments »
Leave a comment
Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Main weblog feed
Recent comments
Terima kasih atas tulisannya yang bagus!
Situasi lock-in saya alami dengan adanya berbagai gadjet seperti ponsel, pda, yang seringkali tidak memiliki kemudi untuk OS Linux.
Anda benar bahwa perlu komitmen tinggi agar kita dapat terbebas dari situasi di atas.
» Comment by DiN — December 24, 2006 @ 11:06 am
kalau di windows “Plug and Play”
di Linux…”Plug and Pray”
wakakaka..
» Comment by tukangkoding — December 24, 2006 @ 2:30 pm
That’s it! Locked in Roll!
Kita dibiarin pake windows bajakan sampe benar-benar ga bisa ngapa-ngapain klo ga pake windows. The time is over, and “Time Bomb” stop tickling. Pemerintah telah terjebak dengan intrik yang sebenarnya dapat di antisipasi beberapa tahun yang lalu pada saat Microsoft menggebrak beberapa negara untuk menggunakan produknya.
» Comment by zarathustra — December 26, 2006 @ 2:41 am
Policy seperti ini, juga didukung pemerintah Amerika juga. di konferensi2 internasional Departemen Luar negeri mereka menekan negara2 berkembang untuk menyepakati pemakaian “licensed software” di tempat2 mereka, minimal di kantor2 pemerintahan. Salah satu bentuk pencapaian mereka adalah terteranya komitmen itu di dokumen kesepakatan APEC conference 2006 di hanoi kemaren. Indonesia dan beberapa negara Asia lain, seperti Malaysia, Thailand, dan juga beberapa negara Amerika latin berusaha memperjuangkan “affordable cost” setelah kata2 licensed software, tapi kata itu ditolak. Walaupun kesepakatan APEC nggak begitu mengikat, pastinya Amerika akan membawa “komitment” itu ke WTO. Dan jadinya negara2 berkembang dengan penduduk yang terlalu banyak seperti, Indonesia, dll, bakal jadi domba gemuk yang dikorbankan terus. susah ngerubah dunia, kecuali mau revolusioner banget.
» Comment by siska — December 26, 2006 @ 3:11 am
kalo saya tebalik mas, keep my linux partition just for fun. :D beberapa tools programming yg biasa saya gunakan blm tersedia atau blm sepadan dgn yg ada di windows spt macromedia flash, premiere, 3Ds Max, dll. ok lah windows sucks dgn security dan kecepatannya, tapi masalah compabilitas dan kemudahannya saya yakin blm ada operating sistem yang sehebat windows XP, secara melihatnya dari sisi “dumber” spt saya. tapi saya tetap mendukung perkembangan linux. saya masih sering pake koq, walaupun cuma utk nonton film dan render. :D o iya satu lagi, saya perhatikan koq tampilan/feel desktop GUI distro2 linux terbaru semakin mirip2 windows ya? hehehe…
» Comment by Fernando — December 26, 2006 @ 10:54 am
Kalau bicara soal penerapan OSS di government, urusannya memang lebih kompleks dan butuh perjuangan. Di Belanda, keberhasilan dibuatnya manifest oleh municipalities untuk memilih OSS adalah buah dari proses bottom-up. Berdasarkan kalkulasi TCO di Belanda, masih lebih menguntungkan menggunakan OSS dari pada yang proprietary (lebih murah 308 per workstation).
Bagaimanapun juga, ada jalan sekaligus contoh sukses agar negar kita bisa keluar dari lock-in tersebut. Prosesnya musti dari dua arah: top-down (melalui figur2 mentri yg sudah melek spt Pak KK), dan bottom-up dari para pejuang OSS.
» Comment by Ismail — December 29, 2006 @ 10:28 am
Ismail, thanks untuk linknya. Referensi yang bagus tentang bagaimana pemerintah musti mensurvey dulu kebutuhannya. Siska, thanks infonya. So the economic-hitman is not a myth yak… ;-) Untuk semua, thanks for the great comments!
» Comment by watung — December 30, 2006 @ 2:09 am
Hal ini pernah kita diskusikan di BlankOn milis, beware, ini milis distro ala Indonesia, jadi membernya so pasti pendukung FOSS ;-) Saya juga pernah nulis tentang Indonesia dan Open Standards, saya pikir mungkin ini yg perlu diterapkan terlebih dulu.
Yup, betul Tung, biaya migrasi tidak murah karena harus training ulang usernya, penyesuaian untuk dept. IT-nya dll, but..
Bisa kita anggap biaya itu hanya dikeluarkan diawal migrasi dan untuk selanjutnya manakala usernya sudah familiar cost migrasi tidak ada lagi. So, net cost untuk jangka panjang akan sangat signifikan perbedaannya. Sekedar referensi bisa dilihat di The IDA Open Source Migration Guidelines
Untuk hardware support sedihnya banyak vendor yang gak mau terbuka tentang hardware spesifikasinya (banyak alasan yg panjang debatnya) seperti banyak vendor chip wireless, jadi untuk laptop akan banyak hardware yg tidak disupport secara native. Untungnya kalau deployment di corporate kebanyakan desktop PC-nya gak macem2, jadi kemungkinan jalan dengan mulus lebih besar.
Saya punya pengalaman tentang user corporate untuk migrasi ini. User yang sekedar pakai aplikasi office (user yang gampang stress kalau lihat ada icon yg hilang) biasanya malah tidak bermasalah dengan migrasi ini, karena mereka maunya cuma buka word processor atau spreadsheet atau browser untuk beresin kerjaannya. Dan user seperti ini biasanya tidak pernah bikin2 makro ;-) jadi konversi ke aplikasi office lain sedikit masalahnya. Yang lebih bermasalah biasanya user yang suka ‘ngulik’. Mereka mintanya macem2 yang kadang gak berhubungan dengan kerjaannya :-D Kalau suka ‘ngulik’ dan suka tantangan sih gak papa, repotnya suka ‘ngulik’ tapi males kalau diminta menyesuaikan diri dengan perubahan.
Sori Tung kepanjangan, harusnya blog sendiri nih ;-)
» Comment by hansen — January 2, 2007 @ 12:04 pm
Nah, mbok gitu tho, Sen. Sekali-kali koment. ;-) Thanks! Anyway… Oke deh, kita bisa debat panjang soal TCO ini yang rasanya sih akan berujung pada “yah.. buat beberapa orang cost less, buat yang lain cost more”. Tapi coba kita lihat lagi nature permasalahan yg dihadapi pemerintah sekarang:
(1) Pada dasarnya problemnya bukanlah soal “Microsoft or open-source?”, tapi lebih ke “apakah kita musti berubah atau nggak nih?” Saya sih ngebayangin gini: ada polisi ngelabrak laptop saya, dan menemukan ada illegal Windows di sana. Pak Polisi memberi saya dua pilihan: mau bayar lisensi atau uninstall Windows dan pilih yang lain? Problem saya saat itu adalah apakah saya mau berubah dengan segala ‘kerumitan’ di platform selain yang sudah saya jalani ini bertahun-tahun, atau… cari gampang aja beli lisensinya (dana tersedia dan disetujui istri sebagai menkeu) dan malam nanti saya masih bisa tidur nyenyak karena segalanya tetap seperti sedia kala? Itu satu.
(2) Mereka sign the MoU first, baru melakukan survey. Bukankah semestinya, do the survey first, then decide whether we sign the MoU or get something else? Apakah jauh sebelum ini sudah ada lobi-lobi di papan atas? (Udah baca cover story-nya Tempo yang terbaru?)
Rasanya sih nggak semata persoalan 2 + 2 = 4. Seperti ada sesuatu di balik ini… hmm…
» Comment by watung — January 2, 2007 @ 2:31 pm